makalah otonomi daerah. A. makalah otonomi daerah

blogspot. A. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Visi Otonomi Daerah 2. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Otonomi daerah merupakan hasil dari reformasi birokrasi. PENDAHULUAN. 2. (4115155591) Layli Shafira ( ) Meilia Intan ( ) Nidya Khansa Fadh ( ) Nuzulia Indah S. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahas Belanda yaitu de yang berarti lepas dan centerum yang berarti pusat. Idris Buyung (Otonomi Daerah). MAKALAH ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN MENGENAI OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata. UU No. huda miftah. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada. Konsep Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah Konsep susunan negara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara modern saat ini dapat ditijau dari segi susunannya. bahwa politik hukum otonomi daerah selalu berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sejak . 1. Taufik, MH Nama Anggota : 1. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Makalah otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Sebagai respons dari krisis pada tahun 1997, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomidaerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat dan daerah, paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat,1985). Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Tahun 1945, kemudian UU No. Untuk daerah otonomi Kabupaten dan Kota dana yang diperoleh dari PAD hanya sekitar 13% dari dana yang dimiliki, sedangkan di daerah otonomi Propinsi sebanyak 30%. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyatakan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu auto berarti sendirinomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahanOtonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiriDengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerahmaka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna. PEMBAHASAN. Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejak keluarnya UU No. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. ASAS – ASAS OTONOMI DAERAH Makalah ini untuk melengkapi tugas individu Otonomi Daerah Disusun oleh : Reza Rafiansa ( 4115140783) PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGAN EGARAAN I L M U S O S I A L P O L I T I K I LMU S O S I A L U N I V E R S I T A S N E G E R I J A K A R T A 2015 1 KATA PENGANTAR Puji syukur bagi Allah Swt. Executive Summary Peningkatan Kapasitas Desa Terbitnya UU No. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan Negara. 1 Latar Belakang Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. makalah A. Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas dan tegas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negative mengenai Otonomi di kalangan rakyat Papua. 7 Kutut Suwondo, Makalah dalam Seminar Internasional 10 Tahun Otonomi Daerah, Salatiga, 2010 8 Andrew heywood, Politics, Macmillan Foundations, Houndmills. Ketetapan MPR RI Nomor IVMPR2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. KEWARGANEGARAAN “Otonomi Daerah : Permasalahan Pemekaran Daerah” Dosen Pengampu : Drs. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Makalah otonomi daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang. 2009. JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN. Proses pemekaran wilayah saat iniAlih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. 057. Taufik, MH Nama Anggota : 1. dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional, Diadakan di Yogyakarta, Tanggal 9-11 . Kesempatan. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tempat/Tanggal lahir :MAROS,5 MARET 1994. kemerdekaan dikumandangkan. 4 C. 1. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 1 Latar Belakang Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia sangat. 33. Makalah Simposium Nasional Ekonomi Pentas Pers Mahasiswa Nasional 2010. Jumadil (Otonomi Daerah) 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mebagikan contoh makalah yang berjudul Contoh Makalah Otonomi Daerah dan Desentralisasi. MAKALAH HUKUM OTONOMI DAERAH : PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 7K views • 31 slides Perubahan Politik Hukum zahraayu24 3. Di samping faktor tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ada beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu. MAKALAH KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH Di ajukan untuk memenuhi salah satu tugas kewarganegaraan Dosen Pembimbing: Drs. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi. No. 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah : · Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah. Berdasarkan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar. mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya. Prinsip otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas -luasnya, prinsip otonomi secara nyata, prinsip otonomi yang tanggungjawab. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia. Apa saja definsi dan bentuk-bentuk dari otonomi dalam penyelengaraan Pemerintahn. 1. MENGENAI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Sedangkan, Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk daerah. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. UU No. Gerakan Reformasi yang gencar dan luas. id Change Language Ubah Bahasa. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. Khoirul Achmad J (12630088) Ahmad Baidowi (12630. 2. Bagaimana hakikat otonomi daerah? 2. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai. BAB I PENDAHULUAN 1. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. 1 OTONOMI DAERAH • PENDIDIKAN. 2, No. Simpan Simpan (5)Makalah Otonomi Daerah Untuk Nanti. WB Puji dan syukur saya panjatknan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya. Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan,. Muji Solih Astuti (141540134450048) 4. 20201. 2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. OLEH : TOMMY DWI LAKSONO 0902069. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. I, M. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Otonomi yang berasal dari kata autonomos (bahasa Yunani) mempunyai pengertian mengatur diri sendiri. Indra Kertati, m. KATA PENGANTAR. Hum. 2. BAB I PENDAHULUAN 1. Devolusi sering dikenali sebagai transfer. Si Semester 2. Pd. 1 Latar Belakang Masalah 1. Pengalaman jelek yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga. Eko Pratama. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 22/1999, adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya. Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata Daerah, maka istilah“mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh. Makalah Tentang Otonomi Daerah | 1. 1981 KELAS C. disempurnakan). Otonomi Daerah - Makalah. Otonomi Daerah yang luasan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota Sesuai dengan konstitusi negara kita 7. Daerah tanpa otonomi. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. Contoh Makalah Otonomi Daerah adalah makalah yang mungkin anda cari sebagai bahan contoh atau referensi dalam mengerjakan berbagai tugas makalah pelajaran atau mata kuliah yang berhubungan dengan Otonomi Daerah atau mungkin anda sebenarnya sedang mencari. Makalah Otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Pertama, otonomi daerah tetap konsekwen dengan keharusan daerah untuk mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pendapatan asli daerah (PAD). seperti. Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn UU No. 1. 1. 3 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia 2. 3052) Nor Aida (218. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur,. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004 telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang. A. 7 butir nilai dasar otonomi Papua. Menurut C. Tujuan Makalah. aa MAKALAH. Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. ”. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. KATA PENGANTAR Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmatnya penyusun dapat berhasil menyelesaikan makalah yang berjudul “Otonomi Daerah”. makalah. pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu. Beberapa pengertian otonomi di antaranya; zelfwetgeving, yaitu pengundangan atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Contoh saran dalam makalah otonomi daerah. GARUDA NO 65 MACCOPA MAROS,SUL-SEL. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat. daerah,serta dasar hukum-hukum yang mengatur baik mengenai sistem pemerintah daerah. H. MBP merupakan mekanisme yang khusus mengatur perdagangan dengan negara sedang berkembang (negara non-Annex). Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Bagaimana Menakar pembangunan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah. PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH DAN FENOMENA PEMEKARAN. membawa kita dari zaman jahiliah ke alam yang terang-menderang. 1. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Tujuan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur. implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan. Adapun yang kami bahas dalam makalah sederhana ini mengenai Otonomi Daerah. 32/2004 Indonesia memasuki tahapan baru kepemerintahan. See Full PDF Download PDF. Latar belakang otonomi daerah Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang. terselesaikan. Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah berbagai daerah termasuk Kabupaten Bandung salah satunya. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut : 1. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi: a) Provinsi/ibu kota Negara b) Kabupaten/kotamadya c) Kecamatan Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. D. Secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. , M. A. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Jakarta, Desember 2005 Rizky Argama Desember 2005 BAB I PENDAHULUAN. Prisip-prinsip Otonomi Daerah : Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab 4. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. 1 Latar Belakang Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk daerah. Judul Asli: (5)Makalah Otonomi Daerah. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. TUGAS HUKUM OTONOMI DAERAH MAKALAH. Makalah otonomi daerah lengkap yang ditampilkan oleh Arief Marbot di Slideshare. PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH BAGI KEMAJUAN OTONOMI DAERAH A. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OTONOMI DAERAH Disusun Oleh : Kelompok 9 Ryan Yudo Pramono 125080400111006 Anthon Andrimida 125080600111019 Mayang Setianingsih 125080600111053 Ade Diska Ibrahim 125080600111077 Annisa Shafira Kinasih 125080600111055 Candra Wijaya 125080600111101 I05 PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 KATA. 1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. buku-buku, makalah, seminar dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkatkan. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah. Bab I. 1 of 23. makalah otonomi daerah peranan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah disusun oleh pinus julianto sinaga ( 101010208 ) universitas islam riau ilhu hukum 2011 kata pengantar asslamu’ alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Kuliah OTONOMI DAERAH ini. 1. Makalah ini ditulis dengan keterbatasan penulis atas pengalaman dan ilmu pengetahuan, sehingga makalah ini tercipta jauh dari hasil yang sempurna, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. " Otonomi daerah menurut UU No. Makalah Hukum PEMDA dan OTSUS Papua. Diterapkannya undang-undang ini merupakan hasil (resultan) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa. partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Otonomi daerah ini diharapkan dapat mengefisienkan pelayanan publik di masyarakat sehingga dalam penerapannya masyarakat menjadi lebih dekat dengan pemerintah. Jadi, autonomia. MAKALAH 2 CONTOH KASUS PENERAPAN DI DALAM KEGIATAN OTONOMI DAERAH Oleh : Nama : Aulia Salsabila Pratiwi Kelas : X IPS 2 SMAN 4 BALIKPAPAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 KATA PENGANTAR Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis. Politik. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia.